Paradigma Keseimbangan dan Ketidakseimbangan

Paradigma Keseimbangan

   Dalam proses pembangunan di Indonesia, masalah yang paling mendesak untuk diselesaikan adalah masalah pengangguran. Pengangguran tersebar merata baik di desa maupun di kota. Namun, ada perbedaan pengangguran yang terjadi di desa dan di kota. Pengangguran di desa tidak terlihat mencolok ditimbang pengangguran di kota yang tinggi. Namun angka kemiskinan di desa jauh lebih tinggi daripada di kota. Lalu mengapa itu bisa terjadi?
   Jawabannya adalah kondisi pengangguran di desa adalah tergolong pengangguran terselubung (disguise unemployment). Pengangguran ini tersamarkan, karena sebenarnya masyarakat desa bekerja, namun pekerjaan tersebut tidak mencukupi kebutuhan sehari hari-hari. Hal ini disebabkan ketidakseimbangan jumlah tenaga kerja yang ada dengan lahan pertanian yang terbatas. Keterbatasan menyebabkan penumpukan tenaga kerja sehingga upah tenaga kerja menjadi sangat rendah. Misalkan, tanah yang seharusnya digarap lima orang dengan upah per orangnya dua puluh ribu per hari, digarap oleh sepuluh orang yang menyebabkan upah dipotong lima puluh persen menjadi sepuluh ribu per orang. Mereka bekerja tetapi seolah seperti menganggur (melihat dari upah yang rendah).

   Berbeda dengan pengangguran dikota. Pengangguran di kota adalah pengangguran asli dan pengangguran tersebut tercatat oleh berbagaimacam survey. Pengangguran ini dapat dilihat kasat mata karena pengangguran ini adalah mereka yang benar-benar tidak bekerja. Pengangguran ini disebabkan karena ekspetasi yang tinggi yang diharapkan oleh masyarakat kota. Masyarakat kota tidak mau mengisi pekerjaan marjinal (seperti tukang sapu, office boy, dan pekerjaan rendahan lainnya). Keengganan ini menyebabkan kekosongan di pekerjaan marjinal.
   Melihat peluang tersebut, masyarakat desa bergerak menuju kota dengan invicible foot (faktor penarik urbanisasi). Masyarakat desa datang untuk mengisi pekerjaan marjinal yang tidak diisi masyarakat desa. Upah yang didapatkan merupakan upah minimum perusahaan kota, namun bagi masyarakat desa, upah tersebut sedikit lebih tinggi dari upah di desa. Sedangkan di desa, migrasi besar-besaran membuat upah di desa menjadi naik, karena jumlah tenaga kerja dan ladang seimbang. Dengan ini masalah pengangguran di desa teratasi.

   Karena perusahaan kota menggunakan dana yang minim untuk membayar pekerja marjinal, keuntungan yang didapatkan dapat digunakan untuk membuka investasi baru yang nantinya diharapkan mampu menyerap tenaga kerja di kota. Dengan ini, masalah pengangguran di kota terselesaikan.

Kritik Terhadap Paradigma Keseimbangan (Paradigma Ketidakseimbangan)

   Namun, paradigma tersebut tidak semudah yang dibayangkan. Ada beberapa kritik yang dapat dilontarkan yaitu:

1. Urbanisasi terus berjalan. Jika urbanisasi terus berjalan, akan ada penumpukan tenaga kerja di kota.

2. Standar pekerjaan di kota tinggi. Tidak semua masyarakat desa mampu masuk dan bekerja di kota meskipun pekerjaan marjinal sekalipun.

3. Orang desa yang datang ke kota adalah bukan orang yang sembarangan. Mereka memliki motivasi tinggi untuk mengais rizki di kota, bahkan bagi beberapa orang yang berlatar pendidikan tinggi mengincar posisi tinggi di perusahaan bonafit.

4. Tidak selalu dana lebih perusahaan digunakan untuk membuka investasi baru yang dapat menyerap tenaga kerja (gaya hidup hedonis).

Masyarakat Miskin, Mau Dibawa Kemana?

Review Jurnal "Era Baru dalam Pengentasan Kemiskinan Indonesia"
Tugas Kuliah Administrasi Pembangunan Desa Terpadu

Dewasa ini, masalah yang paling mendesak adalah masalah kemiskinan. Menilik garis kemiskinan yaitu AS$ 2 perhari, masyarakat miskin di Indonesia masih banyak. Jumlah penduduk miskin Indonesia setara dengan seluruh warga miskin di Asia Timur kecuali China.

Sebenarnya Indonesia mampu mengentaskan penduduknya dari kemiskinan dengan cepat. Hal ini disebabkan karena kemiskinan di Indonesia lebih mengarah pada kemiskinan dalam indikator-indikator pembangunan manusia. Selain itu, Indonesia juga merupakan Negara kaya. Dengan melihat kelangkaan bahan bakar minyak dan gas bumi sekarang ini, Indonesia dapat mengambil peluang karena Indonesia merupakan salah satu Negara penghasil minyak bumi dan gas di dunia. Peluang semakin lebar ketika pemerintahan sudah tidak lagi terpusat, artinya pemerintah daerah menjadi lebih mandiri karena proses demokratisasi dan desentralisasi mulai diterapkan.

Namun Indonesia masih memiliki tantangan meskipun memiliki berbagai macam potensi tersebut. Tantangannya adalah bagaimana cara agar Indonesia baru bermanfaat untuk masyarakat miskin.

Dimensi kemiskinan di Indonesia dan usulan kerangka kebijakan

Kemiskinan di Indonesia memiliki ciri khas. Ciri dari kemiskinan di Indonesia adalah:

1.      Pendapatan. Kebanyakan rumah tangga di Indonesia berada pada ambang kemiskinan yaitu dengan pendapatan AS$1-AS$2 per harinya. Jumlahnya cukup fantastis yaitu mencapai 49% dari  penduduk di Indonesia. Jauh lebih banyak dari penduduk miskin yang hanya 16,7%.

2.      Non-pendapatan. Kemiskinan tidak hanya dilihat dari pendapatan,kurangnya akses akan pelayanan, baik itu pendidikan kesehatan dan bahkan infrastruktur membuat indikator-indikator pembangunan manusia Indonesia menjadi rendah. Itu menandakan Indonesia masih miskin.

3.      Ketimpangan daerah. Era otonomi membuat perbedaan yang cukup berarti untuk melihat kemiskinan. Dengan membandingkan, ketimpangan masyarakat di desa kota, atau daerah maju dan tertinggal membuat kemiskinan menjadi lebih nyata.

Analisis kemiskinan dan faktor-faktor penentunya di Indonesia dan juga belajar sejarah pengentasan kemiskinan di Indonesia

Melihat ciri dari kemiskinan di Indonesia yang berkutat pada pendapatan, non pendapatan, dan ketimpangan daerah, ada tiga cara yang dapat dilakukan yaitu:

1.      Membuat pertumbuhan ekonomi bermanfaat bagi masyarakat miskin. Pertumbuhan ekonomi dapat memberikan dampak baik dalam usaha pengentasan kemiskinan di Indonesia. Melihat sejarah pada era 70an, pertumbuhan ekonomi menjadi pertumbuhan ekonomi yang pro kepada rakyat, bahkan sampai dengan era krisis. Dengan sejarah tersebut, langkah tepat agar pertumbuhan ekonomi menjadi bermanfaat bagi masyarakat miskin adalah:

a.       Peningkatan produktivitas pertanian. Melihat kondisi sekarang yang sedang terjadi perpindahan besar tenaga kerja yang keluar dari pertanian, hal ini dapat di manfaatkan dengan meningkatkan produktivitasnya dengan tetap membiarkan arus tersebut keluar. Semakin produktif pertanian diiringi dengan semakin sedikitnya jumlah tenaga kerja akan memberikan dampak positif karena keefektifan dari pembagian pendapatan.

b.      Pengembangan usaha non-pertanian, atau daerah perdesaan yang dikotakan dengan cepat. Kongkritnya adalah melakukan promosi gencar gencaran atas usaha daerah ke daerah perkotaan. Selain itu menghubungkan usaha daerah dengan proses pertumbuhan ekonomi di perkotaan.

Strategi yang dapat diterapkan agar masyarakat miskin dapat memetik hasil dari pertumbuhan ekonomi adalah dengan memelihara stabilitas ekonomi makro. Selain itu, masyarakat harus dihubungkan dengan peluang pertumbuhan. Strategi terakhir adalah membuka investasi yang dapat mengembangkan kemampuan masyarakat miskin.

Tiga bidang yang menjadi prioritas adalah:

a.      Melaksanakan revitalisasi pertanian dan peningkatan produktivitas pertanian.

b.      Menghapuskan larangan import beras.

c.       Pembangunan jalan pedesaan.

2.      Membuat layanan sosial bermanfaat bagi masyarakat miskin. Rendahnya kualitas pelayanan menjadi penyebab kemiskinan dalam dimensi non-pendapatan. Indikator pembangunan manusia seperti kesehatan dan pendidikan menjadi sorotan utama ketika masih banyak masyarakat yang berpendidikan rendah dan kurang terjamin kesehatannya. Langkah yang tepat agar layanan sosial menjadi bermanfaat bagi masyarakat miskin adalah:

a.       Memperbaiki sistem pertanggungjawaban dan insentif. Hal ini dilakukan semata-mata untuk meningkatkan motivasi pelayan publik agar mau melayani masyarakat dengan maksimal.

b.      Menyetarakan akses layanan. Dengan menyetarakan akses pelayanan, menjamin masyarakat mendapatkan hak akan pelayanan. Semuanya mendapat perlakuan yang sama, baik daerah kota maupun desa, atau antar daerah.

c.       Penawaran kepada lulusan SD untuk masuk ke SMP. Melihat angka putus sekolah terbesar adalah pada SD menuju ke SMP, pemerintah perlu melakukan intervensi agar masyarakat mau melajutkan sekolahnya dari SD ke SMP.

d.      Layanan kesehatan dasar yang baik butuh insentif baik untuk pelayan dan masyarakat.

Tiga prioritas tindakan yang perlu dilakukan adalah:

a.       Memperjelas tanggung jawab fungsional dalam penyediaan layanan.

b.      Perbaiki penempatan dan manajemen PNS.

c.       Insentif besar untuk penyedia layanan.

3.      Membuat pengeluaran pemerintah bermanfaat bagi masyarakat miskin. Beberapa yang perlu diperhatikan agar masyarakat miskin dapat memanfaatkan pengeluaran pemerintah, yaitu:

a.       Pengurangan subsidi. Dengan catatan pengurangan subsidi ini dimanfaatkan untuk masyarakat miskin. Alokasi dana yang seharusnya digunakan untuk subsidi dialihkan kepada sektor-sektor yang penting guna mengentaskan masyarakat dari kemiskinan.

b.      Pengeluaran pemerintah dapat digunakan untuk peningkatan sumber daya dengan baik. Sumber daya meliputi alam dan manusia.

c.       Dana pemerintah diarahkan secara baik.

d.      Kapasitas pemerintah daerah yang tidak merata menjadi kendala upaya penanggulangan kemiskinan.

Tiga priorotas tindakan yang dapat diambil untuk membuat pengeluaran pemerintah menjadi bermanfaat bagi masyarakat miskin:

a.       Memperluas pembangunan berbasis masyarakat (CDD, Community Driven Development).

b.      Menerapkan bantuan tunai bersyarat.

c.       Mengalokasian DAU dan DAK lebih berpihak kepada masyarakat miskin.

Prioritas Pengentasan Kemiskinan

Ada tiga perubahan sedang berlangsung di Indonesia yang berpotensi membantu masyarakat miskin. Kebijakan yang bisa membuat perubahan-perubahan tersebut dapat efektif mengurangi kemiskinan.

1.      Pertama, seiring dengan pertumbuhan, perekonomian Indonesia sedang berubah dari perekonomian yang mengandalkan sektor pertanian menjadi perekonomian yang akan lebih banyak mengandalkan sektor jasa dan industri. Prioritas untuk membuat pertumbuhan tersebut berfaedah bagi masyarakat miskin adalah iklim investasi yang lebih “ramah” di pedesaan, terutama melalui jaringan jalan pedesaan yang lebih baik.

2.      Kedua, seiring menguatnya demokrasi, pemerintah sedang berubah dari penyedia sebagian besar layanan oleh pusat menjadi pemerintah yang akan lebih banyak mengandalkan pemerintah daerah. Untuk membuat layanan bermanfaat bagi masyarakat miskin, prioritasnya adalah peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan insentif yang lebih baik bagi penyedia layanan.

3.      Ketiga, seiring dengan integrasi Indonesia kedalam dunia internasional, sistem perlindungan sosialnya sedang dimodernisir sehingga secara sosial Indonesia menjadi setara dan kompetitif di bidang ekonomi. Prioritas untuk membuat pengeluaran pemerintah bermanfaat bagi masyarakat miskin adalah bergeser dari intervensi pasar untuk komoditas yang dikonsumsi oleh masyarakat miskin (seperti BBM dan beras) menjadi bantuan pendapatan yang terarah bagi rumah tangga miskin, dan menggunakan kelonggaran fiskal untuk memperbaiki layanan yang penting seperti pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi.